Selain Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes, masih ada tiga lokus lain yang juga menerima penghargaan tersebut, diantaranya Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, serta Direktorat Pengawas dan Alat Kesehatan.

Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pimpinan dan pegawai lokus yang memenuhi standar nilai atau interval nilai 78-100 pada hasil penilaian kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI pada tahun 2023 silam. Upaya penilaian dilakukan demi penyempurnaan pemenuhan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Selain pemberian apresiasi kepada keempat lokus peraih penghargaan, acara yang digelar di lantai III Gedung Sujudi Kemenkes RI sekaligus membuka Penelian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik baru Tahun 2024 dengan perwakilan penilaian empat lokus yang sama, yaitu Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, serta Direktorat Pengawas dan Alat Kesehatan.

Dalam acara pembuka, Siti Nadia Tarmizi, M,Epid selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik yang pada saat itu mewakili Sekjen Kemenkes RI membacakan pesan ungkapan rasa terima kasih dan syukur dengan memberikan apresiasi besar kepada seluruh lokus yang mendapatkan hasil atau predikat kualitas tinggi dalam memberikan pelayanan publik. Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyampaikan pesan pada keempat lokus agar dapat mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas yang telah diraih pada kesempatan tersebut.

Tak hanya itu, Siti Nadia Tarmizi, M, Epid juga menyemangati para lokus lainnya untuk semangat dan bersama-sama maju dalam peningkatan kepatuhan pelayanan publik dari pemenuhan standar pelayanan maupun layanan pengelolaan pengaduan.

Rekapitulasi dan hasil pengawasan Ombudsman RI kepada empat lokus peraih penghargaan penilaian kepatuhan penyelenggaran pelayan publik diterbitkan dalam bentuk akumulasi nilai berdasarkan dimensi penilaian yaitu Input, Proses, Output dan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

1. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian: 83.97
2. Unit Pelayanan Kesehatan: 82.89
3. Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan: 87.28
4. Direktorat Pengawasan dan Alat Kesehatan: 88.78

Hasil akhir penilaian yang diterbitkan oleh Ombudsman RI dapat dibaca dengan keterangan rinci berdasarkan interval nilai, kategori, zona dan opini:

1. Interval Nilai 88.00-100, Kategori A, Zona Hijau dan Kualitas Tertinggi
2. Interval Nilai 78.00-87.99, Kategori B, Zona Hijau dan Kualitas Tinggi
3. Interval Nilai 54.00-77.98, Kategori C, Zona Kuning dan Kualitas Sedang
4. Interval Nilai 32.00-53.00, Kategori D, Zona Merah dan Kualitas Rendah
5. Interval Nilai 0-31.99, Kategori E, Zona Merah dan Kualitas Terendah

Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik yang dilakukan terhadap Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes memperoleh hasil Interval Nilai 85.73, Kategori B, Zona Hijau dengan opini Kualitas Tinggi.

Ombudsman RI adalah Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara pelayann publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Darah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta/perseorangan yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Sejak tahun 2015, Ombudsman RI melaksakan penilaian kepatuhan pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Hal ini dilakukan sebagai wujud fungsi pencegahan maladministrasi dengan tujuan mengidentifikasi kompetensi penyelenggara pelayanan publik, mengidentifikasi kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, mengidentifikasi pemenuhan komponen standar pelayanan publik, dan mengidentifikasi pengaduan dalam instansi penyelenggara pelayanan publik.

Acara ramah tamah dan silaturahmi usai Hari Raya Idul Fitri menjadi agenda wajib yang harus di gelar oleh setiap lingkungan masyarakat maupun instansi, tak terkecuali Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bertempat di ruang terbuka kawasan Gedung Kementerian Kesehatan Jalan HR Rasuna Said, halal bihalal di hadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajarannya. Di tempat ini pula, para hadirin melanjutkan dengan beramah-tamah sembari bertukar kabar usai libur panjang IdulFitri 1445H, Jumat (26/4/2024).

Didampingi oleh para jajaran direktur dari masing–masing direktorat, kegiatan yang berlangsung selama satu jam ini pun berlangsung penuh hikmat. Menkes Budi Gunadi Sadikin turut bersalaman dan saling maaf-memaafkan bersama pada pejabat serta seluruh pegawai Kementerian Kesehatan yang turut dalam kesempatan tersebut.

Setelah melangsungkan acara silahturahmi, seluruh peserta yang terlibat termasuk Menkes pun kembali melaksanakan tugas yang telah dijadwalkan.

Pemeriksaan deteksi dini kanker leher Rahim dengan DNA HPV bukan jadi hal baru bagi sister klinik Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI. Acara yang berlangsung selama dua hari diselenggarakan bersama Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) untuk mendukung Kesehatan para pegawai dan keluaraga pegawai kementerian Kesehatan secara gratis.

Program deteksi dini kanker gratis yang rutin diadakan oleh pusat-pusat pelayanan kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan, disambut baik oleh para pegawai Kemenkes RI. Terlebih lagi keuntungan ini dapat juga dinikmati oleh seluruh keluarga pegawai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Alhamdulillah hasilnya negatif untuk IVA, semua baik-baik saja, enggak ada peradagan gak ada macem-macem Alhamdulillah. Untuk HPV DNA katanya dua minggu lagi keluar hasilnya, dan itu free ya grati, kalau di luar kan bisa sejutaan,” ucap Amalia, salah satu pegawai Kemenkes yang ikut pemeriksaan deteksi dini kanker, Selasa (27/02/2023).

Skrining kanker serviks ataupun kanker payudaya wajib dilakukan oleh seluruh wanita Indonesia yang sudah menikah, demi mengetahui keberadaan kanker sejak dini. Menurut dr. Frides Susanty, M. Epid selaku Anggota Tim Kerja Penyakit Kanker dan Kemainan Darah mengatakan bahwa seluruh Perempuan yang sudah kontak seksual akan memiliki resiko yang sama dalam memiliki kanker leher rahim.

“Tujuan dari pemeriksaan ini adalah agar kita bisa mendeteksi kanker leher rahim dan kita bisa menemukan lesi prakanker. Semua perempuan yang pernah kontak seksual mempunyai resiko sama untuk terkena kanker leher rahim oleh karena itu bagi Perempuan yang berusia 30-69 tahun harus melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim,” ucap dokter Frides Susanty.

Menurut data WHO pada tahun 2020, ada sebanyak 604.000 kasus wanita terdeteksi kanker serviks dan angka kematian yang akibatnya mencapai 342.000 di tahun yang sama.

Dengan adanya program dan acara deteksi dini kanker ini diharapkan dapat menekan angka penularan baru dan juga jumlah kematian Wanita akibat kanker serviks, serta mewujudkan Wanita Indonesia terbebas dari kanker leher rahim dan kanker payudara.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran meresmikan peluncuran perubahan budaya kerja baru di gedung Kementerian Kesehatan Pusat, Senin (19/02/2024).

Melalui dua program terbaik yaitu ritual cara kerja baru dan ritual pelayanan unggul ini di harapkan dapat mendorong kinerja yang lebih efisien dan efektif dengan sistem budaya yang hebat, canggih, serta tangguh.

Dalam sambutannya, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan dan menambahkan transformasi organisasi dan budaya kerja sebagai pilar ketujuh transformasi kesehatan sebagai transformasi internal kemenkes untuk mendukung enam pilar transformasi kesehatan yang telah berjalan sejak 2021 silam.

Selain itu, transformasi internal yang dimaksud Menkes ini diciptakan demi kualitas insan kemenkes yang hebat sehingga tujuan dan cita-cita bangsa dapat segera terwujud.

”Nah, untuk bisa mengubah kualitas seseorang mesti dibangun sistem budaya yang hebat, canggih, dan tangguh. Tidak mungkin cita-cita kita dapat tercapai, Indonesia bisa maju. Indonesia sehat kalau kemenkesnya, orang-roangnya enggak hebat,” ucap Menkes Budi pada pembukaan Peluncuran Gerakan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan.

Peluncuran budaya kerja dan rebranding indentitas Kemenkes dilakukan untuk menyamakan identitas bagi seluruh entitas Kemenkes dari pusat sampai dengan Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Untuk itu, seluruh unit kerja diharapkan mampu dalam menampilkan identitas yang sama sebagai simbol semangat dan spirit transformasi.

Pemerintah menetapkan merubah haluan anggaran kesehatan dari yang sebelumnya merupakan anggaran wajib atau mandatory spending menjadi anggaran berbasis kinerja. Hal ini dilandasi besarnya mandatory spending tidak menentukan kualitas dari keluaran atau outcome atau hasil yang dicapai.

Penyerahan perjanjian dan pelaporan kinerja dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, antara lain Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasilitas pelayanan Kesehatan, dan Direktorat Mutu Pelayanan kesehatan Satuan kerja.

12 Februari 2024, penyerahan perjanjian dan pelaporan kinerja juga dilakukan oleh seluruh UPT Vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan diantaranya, RS Umum, RS Khusus, dan Balai Besar serta Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.

Pertemuan dilakukan pada hari Selasa (6/2/2024) bertempat di ruang rapat Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI. Acara dihadiri oleh Indri Rooslamiati M,Sc. APT selaku Kepala Unit Pelayanan Kemenkes, Hesti Kurniasih SE selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Umum UPK Kemenkes, Tim BPJS Kesehatan serta Ketua Tim dan Koordinator Pelayanan Medik UPK Kemenkes RI.

Pengenalan profil Klinik Pratama UPK Kemenkes RI dipaparkan oleh dr Indah Pratiwi selaku Koordinator Pelayanan Medik, mulai dari layanan yang disediakan hingga pembiayaan klinik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber : https://ayosehat.kemkes.go.id/panduan-hari-gizi-nasional-ke-64-tahun-2024

Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan pegawai Kementerian kesehatan dari risiko influenza. Kegiatan vaksinasi influenza di unit pelayanan kesehatan pada tanggal 17 Januari 2024 merupakan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat di tengah risiko musim influenza.

Vaksin Influenza dapat diberikan sejak dini pada anak, yang bisa dimulai dari usia 6 bulan. Dosis pertama diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak pemberian 1 bulan. Setelah itu vaksinasi dilanjutkan satu tahun sekali, sebab virus Influenza sendiri berpotensi untuk  bermutasi. Maka, dibutuhkan vaksin tertentu sesuai dengan keadaan mengenai mutasi tersebut agar mencapai keefektifan. Harapannya yaitu agar tubuh dapat memproduksi antibodi untuk melawan virus Influenza di kemudian hari.

Jumlah peserta yang telah tervaksin di Unit Pelayanan Kesehatan sebanyak 44 Orang, Namun demikian, upaya vaksinasi influenza tersebut akan terus ditingkatkan oleh unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, sehingga setiap individu dapat menerima vaksin influenza dan meminimalisir potensi terjangkit penyakit influenza.

Klinik pratama merupakan klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medik dasar, sesuai dengan kompetensi dokter atau dokter gigi. Upaya pelayanan kesehatan di klinik pratama meliputi aspek pelayanan medik dasar rawat jalan dan rawat inap.

Hai Sobat Sehat.

Klinik Pratama UPK Kemenkes RI sudah dilakukan akreditasi pada tanggal 8 dan 10 November 2023 bersama Laskesi (Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia).
Pastinya ada semangat yang berkobar dalam memberikan pelayanan kepada Pegawai Kemenkes dan Masyarakat.
Mari bersama-sama dalam mendukung Akreditasi.

UPK Kemenkes 
(Bersih, Jujur, Melayani)

Laskesi

(Mudah, Bermutu, Menyenangkan)

Sister Klinik UPK Kemenkes RI kembali menggelar acara Deteksi Dini Kanker Payudara dan kanker mulut rahim di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis, 12 Oktober 2023 lalu. Ini merupakan kegiatan ke empat terlaksananya program skrining kanker untuk pegawai dan istri pegawai di lingkungan Kementerian atau Lembagadengan target 100 orang pegawai.

Penyelenggaraan Deteksi Dini Kanker diharapkan mampu menekan angka kematian yang diakibatkan oleh kanker. Kanker payudara paling banyak dialami di Indonesia yaitu sebanyak 65.858 kasus. Jumlah ini setara 16,6% dari total kasus penyakit kanker di tanah air. Berikutnya, kanker serviks menempati peringkat kedua dengan 36.633 kasus atau 9,2% dari total kasus kanker nasional.

Acara ini dapat berlangsung dengan lancar berkat dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, Sudin Jakarta Selatan, Sudin Jakarta Pusat, RS Kanker Dharmais, Puskesmas Kecamatan Ciracas, Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, dan Puskesmas Kecamatan Tanah Abang.

Kegiatan dihadiri oleh Achmad Alfarisi, S.E., M.A.B selaku Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Yani Antam Novambar selaku Ibu Sekjen DWP KKP , Ibu Aci Adin selaku Ibu dirjen psdkp DWP KKP, drg. Inda Torisia Hatang,MKM selaku Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RS Kanker Dharmais, Indri Rooslamiati, M.Sc. Apt selaku Kepala UPK Kemenkes, Retno Setiowati, S.Kep, Ns, MKM selaku Kepala Bidang Keperawatan RS Kanker Dharmais,  serta Pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan Skrining Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim Melalui Sistem Klinik UPK Kemenkes RI di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelaksanaan Skrining Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim melalui Sister Klinik UPK Kemenkes. Selasa, 10 Oktober 2023 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berlangsung lancar.

Ini merupakan acara ke-3 yang berlangsung sepanjang tahun 2023. Sebelum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaksaan skrining Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim telah berlangsung di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan dengan target 100 orang pegawai.

Penyelenggaraan Deteksi dini kanker diharapkan mampu menekan angka kematian yang diakibatkan oleh kanker. Seperti yang sudah beredar luas, Indonesia menduduki posisi nomor dua di dunia sebagai Negara dengan angka kematian terbesar akibat kanker yaitu 9,6 juta per-tahun. Di Indonesia menurut catatan Globocan pada tahun 2020, kasus baru kanker sebanyak 396.314 kasus dengan kematian sebesar 234.511 orang.

Sister Klinik UPK Kemenkes RI kembali menggelar acara Deteksi Dini Kanker Payudara dan kanker mulut rahim di Kementerian Perdagangan pada Rabu, 27 September 2023 lalu. Ini merupakan hari kedua terlaksananya program skrining kanker untuk pegawai dan istri pegawai di lingkungan Kementerian atau Lembaga.

Pemeriksaan awal atau skrining kanker adalah cara untuk mengenali keberadaan kanker sebelum penderita mengalami gejala penyakit tersebut. Pemeriksaan ini dianjurkan untuk dilakukan secara berkala, terutama bagi orang-orang yang berisiko tinggi menderita kanker tertentu.

Pelaksaan skrining kanker payudara dan kanker leher rahim pun diharapkan dapat menyadarkan para wanita agar lebih perduli terhadap bahaya kanker, demi menurunkan angka kesakitan dan angka kematian karena kanker payudara dan kanker mulut rahim sebanyak 85%.

Acara ini dapat berlangsung dengan lancar berkat dukungan Kementerian Perdagangan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, Sudin Jakarta Timur, Sudin Jakarta Selatan, Sudin Jakarta Pusat, RS Kanker Dharmais, Puskesmas Kecamatan Gambir, Puskesmas Kecamatan Jatinegara, dan Puskesmas Kecamatan Jagakarsa.

Kegiatan dihadiri oleh Hj. Soraya Zulkifli Hasan selaku Istri Menteri Perdagangan/Penasehat DWP Perdagangan, Magda liliana marpaung selaku Istri Wakil Menteri Perdagangan/ Penasehat DWP Perdagangan, Dwika Suhanto selaku Ketua DWP Perdangan, drg. Inda Torisia Hatang, MKM selaku Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian RS Kanker Dharmais Jakarta, serta Pejabat di Kementerian Perdagangan

Acara ini berkolaborasi dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, Sudin Jakarta Timur, Sudin Jakarta Selatan, Sudin Jakarta Pusat, RS Kanker Dharmais, Puskesmas Kecamatan Gambir, Puskesmas Kecamatan Jatinegara, dan Puskesmas Kecamatan Jagakarsa.

Pelaksanaan skring kanker yang berlangsung di gedung F lantai 3 Kemendagri menargetkan 100 orang pegawai dan istri pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

”Pemeriksaan deteksi dini kanker berupa pemeriksaan HPV DNA dengan target 100 orang karyawan dan istri karyawan di Kementerian Dalam Negeri. Saya berharap pelaksaan ini akan terus berlanjut tidak hanya selesai di hari ini saja dan semoga hasil yang di periksa semua sehat,” Ucap drg. Inda Torisia Hatang, MKM selaku Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian RS Kanker Dharmais Jakarta

”Terima Kasih atas dukungan semua pihak sehingga dapat terlaksananya acara hari ini,” lanjut drg. Inda Torisia Hatang, MKM dengan penuh semangat.

Selain proses skrining kanker, acara tersebut di lengkapi dengan edukasi SADARI yang dilaksanakan oleh RS Kanker Dharmais. SADARI yang berkepanjangan dari periksa kanker sendiri bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kanker payudara pada wanita.

Pada Selasa (29/8/2023), Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kunjungan ke Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan dan penerapan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) sesuai yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui pusat data dan informasi Kemenkes RI, serta Digital Transformation Office (DTO).

Kunjungan ini diawali oleh adanya sosialisasi tentang perubahan sistem pelayanan Kesehatan dari manual ke digital. Terkait arahan tersebut, seluruh Pelayanan Kesehatan mulai mulai bergerak untuk menghadapi perubahan ke arah digitalisasi yang lebih canggih dan terintegrasi.

Dibantu oleh Setjen Yankes, Tim UPK Kemenkes memberikan pemaparan mengenai instalasi sistem untuk menangani keseluruhan proses pelayanan menggunakan software SIM GOS, mulai dari pendaftaran, pelayanan, tindakan, medical record, dan farmasi.

Setelah memaparkan informasi mengenai sistem rekam Medis Elektronik (RME), tim UPK Kemenkes mengajak dr. Huliselan Nicolas, dr. Asthi Aryanti, apt. Sisca Sutanto, S.Farm, M.Farm, Muhammad Guntur, S.T dan Muhammad Rifky Suryantono dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk melihat secara langsung, bagaimana alur pelayanan di UPK Kemenkes yang sudah menerapkan sistem RME.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Gerakan Anak Sehat untuk Mencegah Stunting adalah untuk mencegah stunting pada anak melalui peningkatan pemenuhan asupan gizi dan praktik pemberian makan keluarga serta peningkatan keterlibatan multipihak.

Pada kesempatan tersebut, turut pula dihadiri oleh Gunadi Sadikin selaku Wakil Ketua Bidang 2 OASE-KIM sekaligus Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkes.

Dalam pelaksanaannya, kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghormatan dengan menjadi pilot project program tersebut. Adapun program yang akan dilakukan adalah dengan pemberian makanan tambahan, edukasi dan penimbangan rutin pada balita berisiko stunting yang dilakukan oleh Posyandu, Puskesmas dan organisasi masyarakat dengan sasaran 351 balita di 4 kecamatan.

Merespon kegiatan tersebut, Ida gunadi sadikin menyampaikan bahwa dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan hasil riset dan kolaborasi yang sebelumnya telah dilakukan bersama dengan berbagai profesor, ahli gizi, dokter anak dan praktisi kesehatan.

Selain itu juga diharapkan program ini dapat berjalan sejalan dengan program yang akan diluncurkan oleh kemenkes.

Program ini juga akan difokuskan pada balita yang memiliki gizi kurang dan underweight, serta akan dilakukan pemantauan setiap 14 hari terutama bagi balita yang mengalami underweight 

Dengan disahkannya RUU kesehatan diatas, maka ada beberapa aspek yang akan disempurnakan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, diantaranya adalah:

1. Perubahan fokus pemerintah dari mengobati menjadi mencegah, sehingga layanan primer yang mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup menjadi penting untuk dilakukan.

2. Pemberian akses layanan yang lebih mudah, dengan memperkuat pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur SDM, sarana prasarana, pemanfaatan telemedisin, dan pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas, serta layanan unggulan nasional berstandar internasional.

3. Industri kesehatan tidak lagi bergantung ke luar negeri dan akan menjadi mandiri dengan memperkuat ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Memprioritaskan penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri, pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi dalam negeri.

4. Sistem kesehatan yang tangguh dalam menghadapi bencana dengan memperkuat kesiapsiagaan pra-bencana dan penanggulangan secara terkoordinasi dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dimobilisasi saat terjadi bencana.

5. Pembiayaan yang transparan dan efektif, sehingga akan menerapkan penganggaran berbasis kinerja.

6. Pemerataan tenaga kesehatan yang sebelumnya kurang dengan mempercepat produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

7. Perizinan yang mudah dan sederhana.

8. Sistem informasi yang terintegrasi secara khusus tenaga kesehatan yang rentan dikriminalisasi.

9. Sistem informasi yang terintegrasi.

10. Pemanfaatan teknologi kesehatan yang sebelumnya tertinggal, menjadi terdepan.

Dengan terselenggaranya undang-undang kesehatan yang terbaru, diharapkan dapat memberikan masa depan yang baik terhadap pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga terciptanya masyarakat indonesia yang sehat dapat terwujud.

Tidak hanya itu, Subspesialis dan kedokteran keluarga layanan primer (KKLP) juga turut menjadi salah satu penerima beasiswa pada tahun 2023 ini.

Dalam keterangannya pada konferensi pers secara virtual, Oos Fatimah selaku Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes menyatakan bahwa saat ini diketahui bahwa untuk melayani 277 juta rakyat Indonesia, baru hanya tersedia 46.200 dokter spesialis. Dengan jumlah tersebut, artinya Indonesia masih memiliki kekurangan sekitar 31.481 dokter spesialis.

Namun demikian, apabila dilihat lebih rinci maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa provinsi yang dokter spesialisnya memadai bahkan berlebih, yaitu seperti:

1. DKI Jakarta

2. Bali

3. DI Yogyakarta

Lebih lanjut Oos Fatimah juga menjelaskan bahwa saat ini permasalahan yang dihadapi bukan hanya dari segi jumlah atau kekurangan tapi kita juga menghadapi permasalahan dari distribusi.

Sehingga dengan memperbanyak kuota beasiswa untuk PPDS, subspesialis, dan KKLP diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan kekurangan tenaga medis yang saat ini terjadi.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program beasiswa PPDS, subspesialis, dan KKLP, anda bisa melakukan pendaftaran melalui https://sibk.kemkes.go.id/ . pendaftaran ini telah dibuka mulai 23 Juni hingga 12 Juli 2023.

Sebagai tambahan informasi, dana pendidikan yang diberikan ini meliputi dana SPP, dana pembangunan, biaya buku, biaya hidup, biaya seminar, biaya ujian, dan biaya penelitian. 

Saat ini diketahui bahwa cuaca di kota Mekkah mencapai 44 derajat celcius pada siang hari. Melihat kondisi tersebut, jemaah haji diharapkan bisa mewaspadai potensi terjadinya heatstroke saat di Mina.

Heatstroke merupakan kondisi dimana tubuh tidak dapat mengontrol suhu tubuhnya yang diakibatkan oleh paparan panas dengan suhu yang tinggi secara langsung.

Heatstroke bisa menyebabkan kenaikan suhu pada inti tubuh mencapai lebih dari 40 derajat, dan apabila tidak segera mendapatkan penanganan, akan mengakibatkan kerusakan organ seperti otak, jantung, dan juga ginjal.

Melihat kondisi tersebut, Kepala Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah dr. Tri Atmaja selaku pelaksana pos kesehatan atau Poskes utama di Mina menyampaikan kepada jemaah haji untuk mewaspadai kondisi heatstroke, terutama kepada jemaah haji yang masuk kedalam kelompok lansia saat berada di Mina yang secara umum terdapat dua titik yang rawan terjadi heatstroke, yaitu Arafah dan Mina.

Lebih lanjut dr. Tri Atmaja juga menjelaskan apa saja gejala heatstroke yang harus diwaspadai oleh para jamaah haji, diantaranya adalah:

1. Suhu tubuh yang meningkat hingga lebih dari 40 derajat celcius;

2. Kelelahan;

3. Kulit yang panas dan kering;

4. Denyut nadi serta frekuensi napas yang meningkat;

5. Mengalami gangguan neurologis, yaitu berupa penurunan kemampuan berpikir dan konsentrasi, perasaan mengantuk yang kuat atau drowsiness, hingga koma.

Petugas kesehatan yang berjaga juga akan melakukan tindakan kepada jemaah haji yang mengalami heatstroke dengan:

1. Menempatkan di ruangan berpendingin;

2. Melepaskan pakaian yang tebal;

3. Melakukan rehidrasi dengan cairan infus.

Dalam keterangannya pada peringatan Hari Malaria Sedunia, 15 Juni di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Maxi Rein Rondonuwu selaku Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bahwa pemerintah optimis bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 mengenai eliminasi malaria akan terwujud.

Hal ini didasari oleh banyak daerah-daerah di Indonesia yang telah berhasil mengeliminasi malaria dari daerahnya, yaitu sekitar 281 dari 405 kabupaten/kota yang direncanakan dari RPJMN.

Pada prosesnya, adanya komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memberantas adanya penyakit malaria yang ada di wilayahnya, merupakan suatu hal yang sangat diperlukan.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengeliminasi malaria, salah satunya adalah dengan mengadopsi berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh 5 provinsi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali.

Sehingga berhasilnya tujuan eliminasi malaria di berbagai daerah di Indonesia, terciptanya Indonesia yang sehat dan bebas dari malaria dapat terwujud. Selain itu Dirjen Maxi juga menambahkan bahwa dengan bebasnya berbagai daerah di Indonesia dari malaria, akan memberikan dampak yang baik, seperti meningkatnya kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia.

sumber = 

Sehat Negeriku

Saat ini, penyakit rabies tengah menjadi salah satu KLB di Indonesia, dengan total kematian akibat rabies mencapai 11 orang hingga April 2023. Masyarakat di daerah endemis diharapkan waspada terhadap berbagai potensi dan gejala rabies yang muncul pada tubuh setelah mendapatkan gigitan dari hewan penular rabies.

Gejala Rabies pada Manusia

Berikut ini merupakan beberapa gejala penyakit rabies yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, diantaranya adalah:

1. Demam

2. Badan lemas

3. Mengalami sakit kepala hebat

4. Sakit tenggorokan

5. Penurunan nafsu makan

6. Insomnia

7. Kesemutan atau mengalami rasa panas di lokasi gigitan

8. Sebelum meninggal, akan mulai timbul beberapa phobia seperti phobia pada air (Hydrophobia), aerofobia, dan fotofobia.

Penyebab Kematian Penyakit Rabies

Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah.

Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Sumber =

Sehat Negeriku

Ayo Sehat

Dinkes Provinsi Bali

Dalam keterangannya, dr. Imran Pambudi selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada konferensi pers secara virtual menyatakan bahwa mayoritas kasus rabies pada manusia didapatkan melalui gigitan anjing, selain itu juga terdapat beberapa hewan liar lainnya yang bertindak sebagai reservoir virus di berbagai dunia seperti kelelawar hingga rubah.

Saat ini diketahui bahwa jumlah kasus gigitan hewan penular rabies mencapai 31.113 kasus, 23,211 kasus gigitan yang sudah mendapatkan vaksin anti rabies, dan 11 kasus kematian akibat rabies di indonesia pada April 2023 ini.

Lebih lanjut, dr. Imran juga menambahkan bahwa rabies adalah salah satu masalah kesehatan yang besar di indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, kasus gigitan hewan rabies mencapai hingga lebih dari 80.000 kasus dengan rata-rata kematian mencapai 68 orang.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan vaksin rabies untuk manusia sebanyak 241.700 vial dan serum sebanyak 1.650 vial yang saat ini telah didistribusikan ke provinsi sebanyak hampir 227.000 vial vaksin dan 1.550 vial serum.

Masyarakat diharapkan bisa menerapkan sikap waspada dan bersegera untuk melakukan pertolongan pertama saat digigit hewan penular rabies dengan mencuci luka gigitan dengan sabun/detergen pada air mengalir selama 15 menit dan memberikan antiseptik atau sejenisnya.

Tidak berhenti sampai disitu, dr. Imran juga mengajak masyarakat untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk kembali melakukan pencucian luka dan mendapatkan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR), karena kematian akibat rabies sebagian besar diakibatkan terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan.

Sumber =

Sehat Negeriku

Dalam keterangannya saat menghadiri Siloam Oncology Summit 2023 di Jakarta pada Jumat 19 Mei 2023 yang lalu, Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan RI juga menegaskan bahwa layanan kanker merupakan salah satu prioritas dari ratusan program yang merupakan turunan dari masing-masing pilar transformasi kesehatan.

Proses pelayanan pada penyakit kanker tidak hanya berfokus pada layanan kuratif dan rehabilitatif, namun Kementerian Kesehatan juga memprioritaskan pelayanan kanker melalui program promotif dan preventif, terutama terhadap skrining dan deteksi dini.

Lebih lanjut, Menteri Kesehatan juga menyebutkan bahwa wujud implementasi transformasi layanan primer yaitu melalui penggunaan BPJS yang saat ini sudah mendapatkan alokasi 9 Triliun untuk melakukan pembiayaan pelayanan skrining yang didalamnya termasuk kanker.

Sehingga dengan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional tersebut, pemerintah akan memberikan pembiayaan gratis untuk 14 jenis penyakit di Puskesmas, yang salah satunya adalah layanan skrining kanker.

Saat ini, Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah menyiapkan 10.000 mesin ultrasound yang akan dibagikan ke seluruh Puskesmas di 514 Provinsi/Kota di Indonesia pada tahun ini guna mencapai target deteksi dini penyakit kanker payudara.

Meski hingga saat ini penyakit MERS-CoV masih belum menjadi kegawatdaruratan kesehatan, namun jemaah haji Indonesia diharapkan dapat waspada dan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat selama menjalani prosesi ibadah haji.

Penyakit MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita MERS-CoV melalui percikan dahak (droplet) saat pasien bersin.

Dalam keterangannya Kunta Wibawa Dasa Nugraha selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa saat ini MERS-CoV masih belum ada vaksin yang spesifik mencegah infeksinya, sehingga PHBS merupakan kunci yang harus dilakukan oleh para jemaah haji untuk meminimalisir potensi paparan penyakit MERS-CoV.

Lebih lanjut Sekjen Kunta menghimbau kepada masyarakat untuk rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau desinfektan, menggunakan masker yang menutupi area hidung dan mulut saat melakukan aktifitas, terutama saat berada di dalam kerumunan.

Tidak lupa juga untuk jemaah haji yang mengalami masalah kesehatan selama berada di tanah suci, diharapkan bisa segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan serta isitirahat yang cukup dan mengkonsumsi maknaan yang sehat dan bergizi.

Sebagai penutup, para jemaah haji juga diharapakan waspada terhadap penularan Covid-19 yang saat ini masih tetap ada di sekitar kita dengan cara melengkapi vaksinasi Covid-19.

Keputusan ini disambut baik oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena selaras dengan persiapan yang sebelumnya telah dilakukan Indonesia untuk bertransisi dari pandemi ke endemi setelah berkonsultasi dengan WHO.

Merespon keputusan tersebut dr. Mohammad Syahril selaku Juru Bicara Kementerian Kesehatan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah berjuang bersama dan berkontribusi, sehingga di pengakhiran kondisi kedaruratan penularan Covid-19 di Indonesia dapat terkendali.

Namun, pencabutan status kegawatdaruratan untuk Covid-19 ini bukan alasan bagi masyarakat untuk berhenti dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan meneruskan upaya vaksinasi Covid-19, terutama untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok lansia dan masyarakat yang berisiko tinggi.

Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan langkah-langkah pencabutan status pandemi sesuai dengan strategi kesiapsiagaan dan respon Covid-19 2023 – 2025 yang telah disiapkan oleh WHO sebagai pedoman negara-negara.

Sebagai penutup, dr. Syahril juga menyampaikan bahwa virus Covid-19 masih ada di sekitar kita, sehingga masyarakat masih diharapkan untuk menerapkan sikap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan. 

Adapun kenaikan kasus ini dipengaruhi oleh positivity rate yang meningkat menjadi 14,76%. Saat ini juga diketahui bahwa kasus meninggal akibat Covid-19 juga mengalami kenaikan sejak awal April. Kenaikan ini mengalami peningkatan yang signifikan pada 29 April 2023 yang lalu dengan kasus 37 Kematian, yang kemudian disusul pada tanggal 29 April 2023 sebanyak 14 kematian.

Menanggapi kenaikan kasus Covid-19 di atas, dr. Mohammad Syahril selaku Juru Bicara Kementerian Kesehatan mengajak kepada masyarakat untuk lebih hati-hati  dan waspada terhadap potensi paparan atau penularan Covid-19.

Pemerintah kembali mengingatkan bahwa pencegahan paling efektif yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi Covid-19 adalah dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat sakit dan saat beraktivitas diluar ruangan atau saat berada di dalam kerumunan.

Selain itu masyarakat juga diminta untuk memperhatikan kesehatan tubuhnya dan bersama untuk saling mengingatkan kepada sesama untuk disiplin menerapkan pola hidup bersih dan sehat setiap harinya serta disiplin dalam mematuhi aturan pemerintah.

Sebagai penutup, M. Syahril juga mengingatkan bahwa proses pencegahan juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara bersegera untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap maupun booster di fasilitas kesehatan terdekat.

sumber = https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230502/1742863/kasus-aktif-covid-19-meningkat-masyarakat-diimbau-segera-vaksinasi-booster/ 

Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi menjadi gerakan bersama tersebut pertama kali dicanangkan oleh Menko PMK Prof. Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada hari Selasa tanggal; 28 Februari 2023 yang lalu.

Dalam keterangannya pada kegiatan tersebut, Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri kesehatan menyatakan bahwa saat ini stunting menjadi prioritas utama di Kementerian Kesehatan. Adapun upaya yang harus diperbaiki untuk mencapai penurunan tersebut adalah dengan memperbaiki waktu penimbangan anak, sebelumnya diukur 5 tahun sekali harus diubah menjadi 1 bulan sekali.

Lebih lanjut, Menkes Budi menyebutkan 5 kondisi dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah stunting, diantaranya adalah:

1. Mencegah kekurangan darah/anemia pada calon ibu yang saat ini masih remaja. Untuk itu, kemenkes memprogramkan pemberian tablet tambah darah dan diminum oleh remaja putri.

2. Mengintervensi dan mengajak para ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kandungan dengan USG, selain itu juga memberikan intervensi gizi melalui pemberian makanan yang kaya dengan protein hewani.

3. Menjaga asupan gizi kepada bayi yang baru lahir, dan rutin dilakukan penimbangan berat badan sebulan sekali.

Dengan adanya intervensi tersebut, diharapkan percepatan penurunan stunting di tengah masyarakat Indonesia dapat terjadi, sehingga terbentuknya generasi penerus bangsa Indonesia yang sehat dan bebas stunting dapat segera tercapai.

Saat ini diketahui bahwa kasus kanker baru di Indonesia berdasarkan data Globokan 2020 sebanyak 396.914 kasus baru dan didominasi oleh kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, kanker lever hingga kanker kolorektal. Melihat angka tersebut, maka kebutuhan rumah sakit yang menyediakan layanan kanker menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kesehatan menjalin kerja sama dengan The University of Texas MD Anderson Cancer Center dan melakukan kunjungan ke RSUP Ngoerah serta RSUD Bali Mandara sebagai bentuk upaya melakukan percepatan terhadap target tersebut.

dr. R. Soeko Werdi Nindito, MARS selaku Direktur Utama RS Kanker Dharmais mengatakan bahwa kerjasama dan pendampingan yang dilakukan saat ini merupakan upaya yang dilakukan agar masyarakat di daerah terpencil dapat lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan akses yang sama seperti masyarakat di kota besar. Nantinya, tidak hanya penanganan kanker yang dapat dilakukan, namun layanan jantung, stroke, ginjal, dan layanan ibu dan anak juga dapat dilakukan.

Pemerintah menyediakan alat pemeriksaan kanker, pemerataan penyebaran alat kesehatan di 514 kabupaten dan kota. Beasiswa juga disediakan untuk dokter umum dan dokter spesialis kanker. Namun  upaya yang lebih efektif dalam menemukan kanker pada stadium yang lebih dini salah satunya dengan deteksi dini. Deteksi dini seperti SADANIS (Pemeriksaan Payudara Secara Klinis), SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) atau IVA test (Inspeksi Visual Asam Asetat) dapat meningkatkan peluang kesembuhan hingga 80-90%. (DJ)

Untuk memberikan perlindungan lebih sempurna kepada masyarakat terhadap paparan Covid-19, pemerintah telah menyelenggarakan program vaksinasi booster kedua COVID-19 bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas sejak tanggal 24 Januari 2023 secara serentak di seluruh Indonesia.

Pada pelaksanaannya, tiket vaksinasi booster kedua akan secara bertahap didistribusikan kepada kurang lebih 54 juta masyarakat umum yang sudah booster pertama. Masyarakat bisa segera datang ke fasyankes atau pos vaksinasi terdekat.

Lebih lanjut, dr. Muhammad Syahril menjelaskan bahwa syarat vaksinasi masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu diutamakan untuk mereka yg sudah lebih dari 6 bulan mendapatkan vaksinasi booster pertama. Sehingga masyarakat yang belum mendapatkan tiket vaksinasi juga dapat melakukan booster kedua untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dan imunitas masyarakat. 

Adapun pelaksanaan vaksinasi booster kedua bagi masyarakat umum yang berusia 18 tahun ini adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan titer antibodi dan memperpanjang perlindungan masyarakat Indonesia dari Covid-19.

Saat ini mekanisme pemberian vaksinasi booster kedua telah diatur dalam urat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/380/2023 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Ke-2 Bagi Kelompok Masyarakat Umum yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022, dengan rincian:

1. Kombinasi untuk booster pertama Sinovac

– AstraZeneca diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml

– Pfizer diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml

– Moderna diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Sinopharm diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Sinovac diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Zifivax dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Indovac diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Inavac dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

2. Kombinasi untuk booster pertama AstraZeneca

– Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml

– Pfizer diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml

– AstraZeneca diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

3. Kombinasi untuk booster pertama Pfizer

– Pfizer diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,3 ml

– Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml

– AstraZeneca diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

4. Kombinasi untuk booster pertama Moderna

– Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml

– Pfizer diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml

5. Kombinasi untuk booster pertama Janssen (J&J)

– Janssen (J&J) diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Pfizer diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,3 ml

– Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml

6. Kombinasi untuk booster pertama Sinopharm

– Sinopharm diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Zivifax diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml 

7. Kombinasi untuk booster pertama Covovax

– Covovax diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah gelombang kenaikan kasus Covid-19 ancaman varian baru dan bersiap menuju endemis.

Pada data tersebut, dapat diketahui bahwa dari tahun 2021 hingga 2022, Indonesia mengalami penurunan angka stunting sebanyak 2,8%. Capaian tersebut sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu sekitar 2,7% setiap tahunnya. Sehingga dengan demikian upaya menurunkan stunting sebanyak 14% pada tahun 2024, diharapkan bisa tercapai sesuai dengan target RPJMN yang telah dicanangkan.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan intervensi spesifik stunting yang difokuskan pada masa sebelum kelahiran dan anak usia 6-23 bulan. Adapun bentuk intervensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Remaja Putri

1. Skrining Anemia
2. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri

B. Ibu Hamil

1. Pemeriksaan kehamilan (ANC)
2. Konsumsi Tablet tambah Darah (TTD) pada ibu hamil
3. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

C. Balita

1. Pemantauan pertumbuhan balita
2. Pemberian ASI eksklusif
3. Pemberian MPASI kaya protein hewani bagi baduta
4. Tata laksana balita dengan masalah gizi (weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting)
5. Peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi

D. Melakukan edukasi remaja, ibu hamil, dan keluarga termasuk pemicuan bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)­

Bukan tanpa alasan, adanya intervensi yang dilakukan guna mencegah stunting tersebut, terbukti meningkatkan keberhasilan penurunan stunting di Indonesia, sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencegahan stunting jauh lebih efektif dibandingkan dengan pengobatan stunting.

Dengan demikian, masyarakat Indonesia diharapkan juga terus berpartisipasi aktif dalam melakukan pencegahan stunting, dengan menerapkan perilaku bersih dan sehat, menjaga asupan gizi dengan memperkaya protein hewani, minum Tablet Tambah Darah dan rutin melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Dalam penerapannya, Kemenkes menaruh perhatian besar untuk melakukan perbaikan dan pembenahan data kesehatan nasional. Untuk mewujudkannya, terdapat 3 langkah konkrit yang diamanatkan kepada DTO dan Pusdatin selaku bagian dari pilar ke-6 untuk mempercepat digitalisasi data kesehatan nasional, diantaranya:

Melakukan integrasi data kesehatan nasional yang terbuka dan bisa diakses serta digunakan oleh semua pihak. Integrasi ini mulai dilaksanakan pada 6 Juli 2022 dan ditargetkan rampung pada akhir 2023.

Menyediakan platform kesehatan SATUSEHAT yang berfungsi sebagai wadah bagi berbagai aplikasi kesehatan dari pelaku industri kesehatan. Untuk itu, semua aplikasi maupun fasilitas pelayanan kesehatan seperti RS vertikal, RS pemerintah, RS swasta, Puskesmas, Posyandu, laboratorium, klinik hingga apotek harus mengikuti standar yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan di platform SATUSEHAT.

Mengintegrasikan data klinikal dan genomic untuk mengetahui status kesehatan masyarakat Indonesia. Yang mana analisisnya akan menggunakan Artificiall Intelegence, sehingga hasilnya akan lebih akurat dan presisi.

Dengan adanya upaya digitalisasi tersebut, diharapkan bisa memperkuat sistem dan pelayanan kesehatan di Indonesia, serta menjadikan data kesehatan nasional menjadi lebih terintegrasi.

Inisiasi dan peresmian diatas dilakukan untuk meminimalisir kematian akibat penyakit jantung bawaan pada bayi. Hal ini mengingat sekitar 12.500 hingga 15.000 bayi yang baru lahir mengalami penyakit jantung bawaan, sedangkan kapasitas operasi baru mencapai 1.600 maksimal dalam setahun.

Dengan demikian, diharapkan dengan diresmikannya Pelayanan kateterisasi dan radiologi intervensi (Cath Lab) bayi dan anak Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional (PKIAN) RS Anak dan Bunda Harapan Kita tersebut, bisa menjadi upaya mencegah anak-anak di indonesia meninggal karena tidak bisa tertangani akibat tidak adanya alat dan dokter spesialisnya.

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan layanan Cath Lab di 514 kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pemasangan ring jantung. Selain upaya ini sesuai dengan transformasi kesehatan khususnya pada pilar Kedua, upaya ini juga dilakukan karena penyakit jantung menjadi penyebab kematian paling tinggi di Indonesia dengan beban pembiayaan paling tinggi, yaitu Lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun dengan biaya lebih dari Rp. 9 Triliun.

Direncanakan Cathlab dapat mulai beroperasi mulai januari 2023 setelah mendapatkan izin Bapeten dan diharapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan bersama, yaitu meminimalisir kematian bayi baru lahir akibat penyakit jantung bawaan.

Melihat hal tersebut, Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan rasa bangga atas prestasi yang telah dicapai oleh RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut. Dalam keterangannya pada konferensi pers operasi jantung terbuka pertama, Jumat 26 Desember. Beliau menyampaikan harapannya semoga kedepannya, RSUD NTB bisa terus maju bukan hanya di layanan jantung tapi juga di layanan stroke, kanker, dan juga yang terkait dengan ginjal.

Selain itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono juga turut bangga dan berterima kasih kepada RS Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta yang telah bersedia untuk mentransfer ilmu dan pendampingan tindakan medis untuk operasi jantung terbuka.

Dengan pencapaian diatas, kedepannya diharapkan proses operasi jantung terbuka juga dapat dilakukan ditempat-tempat lain, dan juga operasi kedepannya dapat berjalan dengan lancar, serta pasien dapat pulang dengan kondisi klinis yang lebih baik.

Sebagai penutup, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS mengharapkan masyarakat NTB dapat dilayani dengan baik di daerah sendiri tanpa harus dirujuk ke daerah lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi pasien-pasien kita di seluruh NTB.

Dalam keterangan pers yang dilakukan secara daring pada tanggal 15 Desember 2022, Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan menyatakan rasa terima kasihnya atas berbagai masukkan yang masuk terkait Bantuan Biaya Hidup (BBH) dokter dan dokter gigi internsip.

Pada praktiknya, peserta akan mendapatkan BBH selama melaksanakan program internsip Dokter dan Dokter Gigi. Dan untuk Evaluasi besaran BBH, akan disesuaikan berdasarkan 6 kategori daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

• Kategori pertama adalah Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dengan nominal Rp.6.499.575,-

• Kategori kedua adalah Maluku, NTT dan Papua (di luar DTPK) dengan nominal Rp. 3.999.574,- .

• Kategori ketiga adalah Kalimantan dan Sulawesi (di luar DTPK) dengan nominal Rp. 3.727.034,-

• Kategori keempat adalah Sumatera dan NTB (di luar ibukota Provinsi dan DTPK) dengan nominal Rp. 3.498.800,-

• Kategori kelima adalah ibukota provinsi di Sumatera dan NTB dengan nominal Rp. 3.241.200,-

• Kategori keenam adalah Jawa dan Bali dengan nominal Rp. 3.241.200,-.

Dengan evaluasi tersebut, diharapkan dapat mendorong calon peserta internsip untuk  memilih di daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan. Sehingga pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan dan merata di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Posyandu di kantor desa Glagahwaru,  Menteri Kesehatan melihat langsung pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan para kader yang ada disana mengenai penanganan stunting di daerah tersebut. Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan juga melakukan kunjungan rumah atau home visit  kepada 2 anak yang saat ini terkonfirmasi menderita stunting.

Selain di Jawa Tengah, saat ini Kementerian Kesehatan telah menetapkan 12 provinsi yang perlu dilakukan untuk percepatan penurunan stunting,  dimana diantaranya adalah Nusa Tenggara Timur,  Sumatera Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, and1 Law Asia Tenggara, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Banten.

Pada proses pelaksanaannya,  Kementerian Kesehatan akan melakukan intervensi spesifik untuk penanganan stunting, mulai dari intervensi yang dilakukan bayi sebelum lahir hingga pasca kelahiran.

Dengan terlaksananya upaya dan intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, diharapkan dapat mencapai target penurunan stunting di Indonesia hingga 14% pada tahun 2024.  sehingga dengan demikian anak Indonesia dapat dikategorikan sebagai anak yang sehat dan berdaya saing

Tepat pada 22 November 2022 yang lalu, Kementerian Kesehatan mengizinkan pemberian vaksinasi booster COVID-19 dosis kedua, atau suntikan keempat kepada lansia, untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap kelompok rentan, untuk mengurangi tingkat keparahan, bahkan kematian akibat COVID-19.

Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/5565/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster ke-2 Bagi Kelompok Lanjut Usia yang berlaku aktif sejak 22 November 2022 setelah ditetapkan oleh Maxi Rein Rondonuwu selaku Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Adapun regimen vaksin yang dapat digunakan untuk vaksinasi booster kedua bagi lansia, diantaranya :

1. Kombinasi untuk booster pertama Sinovac

– AstraZeneca diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml

– Pfizer diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml

– Moderna diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Sinopharm diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Sinovac diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Indovac diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml 

2. Kombinasi untuk booster pertama AstraZeneca

– Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml

– Pfizer diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml

– AstraZeneca diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

3. Kombinasi untuk booster pertama Pfizer

– Pfizer diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,3 ml

– Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml

– AstraZeneca diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

4. Kombinasi untuk booster pertama Moderna

– Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml

– Pfizer diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml

5. Kombinasi untuk booster pertama Janssen (J&J)

– Janssen (J&J) diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Pfizer diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,3 ml

– Moderna diberikan separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml

6. Kombinasi untuk booster pertama Sinopharm

– Sinopharm diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

– Zivifax diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

7. Kombinasi untuk booster pertama Covovax

– Covovax diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

Dengan terselenggaranya kegiatan vaksinasi booster kedua bagi lansia diatas 60 tahun, diharapkan dapat meminimalisir berbagai hal yang tidak diinginkan akibat dari paparan Covid-19.

Tetap terapkan protokol kesehatan dan segera ajak lansia di sekitar kita untuk mengikuti vaksinasi booster kedua,

Dalam keterangannya pada hari Minggu 06 November 2022, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa layanan telemedicine bagi pasien Covid-19 yang sedang isolasi mandiri masih tetap tersedia dan bahkan memiliki pembaruan yaitu obat bisa diambil langsung oleh saudara pasien ke apotek Kimia Farma terdekat.

Adapun cara yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan layanan telemedicine dan obat gratis tersebut adalah:

1. Hubungi WA Kemenkes RI di Nomor 081110500567 untuk mendapatkan layanan telemedicine secara gratis. Hal ini bisa dilakukan bagi masyarakat yang telah terkonfirmasi Covid-19 yang dibuktikan dengan melakukan tes PCR/Antigen di Lab yang terafiliasi Kementerian Kesehatan.

2. Apabila hasil tes menunjukkan positif dan Lab melaporkan hasilnya ke database kasus positif COVID-19 di Kemenkes (NAR), maka pasien akan menerima Whatsapp dari Kemenkes RI (dengan centang hijau) secara otomatis atau mendapatkan status ‘Pasien memenuhi syarat untuk menebus resep’ di web ISOMAN.

3. Pasien dengan NIK terdaftar bisa melakukan konsultasi secara Daring dengan dokter di salah satu platform layanan telemedicine secara GRATIS, di menu Konsultasi, dan memasukan kode voucher ISOMAN di aplikasi yang dipilih.

4. Setelah melakukan konsultasi secara Daring, dokter akan memberikan resep digital sesuai dengan kondisi pasien. Jika pasien masuk dalam kategori yang dapat melakukan isoman atau layak Isoman, maka pasien dengan NIK terdaftar akan mendapatkan paket obat dengan jenis obat sesuai ketentuan.

5. Untuk menebus resep obat gratis dari Kemenkes, pasien dengan NIK terdaftar mengisi formulir pesanan yang tersedia pada menu Pesan Obat dengan mengunggah resep digital (JPG atau screen capture) yang dikeluarkan dari platform telemedicine, KTP, melengkapi alamat pengiriman, dan memberikan persetujuan syarat dan ketentuan paket obat.

6. Pilih jasa pengiriman Pick Up atau Ambil Sendiri langsung ke apotek Kimia Farma yang ditentukan sistem

Dengan mengetahui beberapa langkah mengambil obat bagi pasien yang sedang isolasi mandiri diatas, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan fasilitas obat yang diberikan oleh pemerintah.

Tetap terapkan perilaku hidup sehat dan bersegera untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 untuk meminimalisir kesakitan, hospitalisasi, hingga kematian akibat Covid-19.

Berdasarkan hasil temuan, hingga Rabu 26 Oktober 2022, dilaporkan sekitar 18 kasus GGA, sehingga kini tercatat total sebanyak 269 kasus.

Dalam keterangannya, dr. Mohammad Syahril selaku Juru Bicara Kementerian menjelaskan bahwa 18 kasus yang dilaporkan bukan merupakan kasus baru, melainkan akumulasi dari kasus sebelumnya yang baru dilaporkan ke Kemenkes.

Lebih lanjut, dr.Syahril menjelaskan bahwa adanya kecenderungan tidak adanya penambahan kasus yang tinggi, merupakan dampak dari kebijakan penghentian sementara penggunaan obat sirup pada anak.

Namun demikian, pemerintah masih terus melakukan langkah antisipatif dan memantau perkembangan kasus GGA terutama pada 5 provinsi yang saat ini tercatat angka kasus tertinggi, diantaranya adalah:

1. DKI Jakarta

2. Aceh

3. Bali

4. Banten

5. Jawa Barat

Selain langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat diharapkan untuk tidak panik dan berpartisipasi penuh dalam berkolaborasi untuk menyelamatkan nyawa anak Indonesia dengan cara selalu waspada dan tidak memberikan obat dalam bentuk cair/sirup kepada anak untuk sementara waktu.

Dalam keterangannya, dr. M. Syahril menyatakan selaku Juru Bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa adanya masuknya varian XBB di singapura menyebabkan adanya lonjakan tajam dan peningkatan tren perawatan di rumah sakit.

Tidak hanya di Indonesia dan Singapura, temuan subvarian XBB juga dilaporkan oleh 24 negara lainnya. Di Indonesia sendiri, kasus pertama XBB merupakan hasil dari transmisi lokal yang terdeteksi pada seorang perempuan berusia 29 tahun yang baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Melihat kondisi demikian, Kementerian Kesehatan segera melakukan tindakan dengan melakukan upaya antisipatif berupa testing dan tracing terhadap 10 kontak erat.hasilnya, seluruh kontak erat dinyatakan negatif Covid-19.

Menurut tingkat penyebarannya, dr. Syahril menambahkan menjelaskan bahwa tingkat penyebaran subvarian XBB ini cukup cepat menular, namun tingkat fatalitasnya tidak lebih parah dari varian omicron.  Namun demikian, hasil diatas menunjukkan bahwa Indonesia belum benar-benar aman dari Covid-19, sebab mutasi varian baru masih berpotensi terus terjadi.

Tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun, dan melakukan testing apabila mengalami gejala Covid-19. Tidak lupa untuk bersegera dalam mengikuti vaksinasi Covid-19 hingga dosisi booster untuk meminimalisir potensi kesakitan, hospitalisasi, hingga berbagai hal yang tidak diinginkan akibat dari paparan Covid-19. 

Melihat adanya peningkatan kasus gagal ginjal akut tersebut, Kementerian Kesehatan bertindak cepat untuk menginformasikan kepada seluruh orang tua untuk tetap waspada dan tidak panik, terutama ketika anak mengalami gejala yang mengarah pada penyakit ginjal akut, seperti:

1. Diare

2. Muntah

3. Demam selama 3 – 5 hari

4. Batuk & Pilek

5. Jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali

Pada pernyataannya, dr. Yanti Herman, MH. Kes selaku Plt. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan mengajak masyarakat, khususnya orang tua untuk terus mengawasi perkembangan kesehatan anak, tidak panik dan bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila anak mengalami gejala yang mengarah kepada penyakit gagal ginjal akut.

Tidak sampai disitu, guna melakukan upaya penurunan kasus gagal ginjal akut, pemerintah juga menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02./2/I/3305/2022 tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) Pada Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Adapun surat keputusan ini dikeluarkan guna memberikan informasi terkait serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam melakukan penanganan terhadap pasien gagal ginjal akut.

Dalam keterangannya Kunta Wibawa Dasa Nugraha selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, beliau menyatakan bahwa kerjasama yang terjalin sejalan dengan enam pilar transformasi Kesehatan nasional, dimana saat ini bertepatan dengan pengembangan platform digital kesehatan nasional (SatuSehat), dan pendekatan genomik (BGSi) yang tengah dilakukan oleh Indonesia, sehingga diharapkan dapat berkolaborasi dengan pihak Jepang.

Lebih lanjut, Kunta Wibawa juga menyampaikan bahwa dengan terjadinya eksplorasi lebih lanjut yang dimulai dengan kemitraan, transfer teknologi, hingga kolaborasi penelitian diharapkan dapat lebih meningkatkan produksi alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan manufaktur vaksin yang ada di dalam negeri.

Pada pelaksanaannya, Forum Bisnis Indonesia – jepang ini dilaksanakan di Osaka, Jepang pada Hari Kamis 06 Oktober 2022 dan dilakukan secara luring dan daring. Sebagai outcome dari proses kerjasama yang terjadi pada forum bisnis Farmalkes tersebut, telah ditandatanganinya komitmen kerjasama antara GPFI dengan mitranya yang berada di jepang, yaitu the Federation of Pharmaceutical Manufacturers’ Association of Japan (FPMAJ). Hal ini dilakukan untuk membuka kontak dalam penjajakan co-production dan riset.

Dalam keterangannya pada Konferensi Pers Perkembangan COVID-19, Monkeypox dan Hepatitis Akut di YouTube Kemenkes RI pada 30 September 2022, dr.Mohammad Syahril, Sp.P, MPH selaku Juru Bicara Covid-19 menyatakan bahwa secara keseluruhan, kasus monkeypox di Indonesia masih dalam kategori terkendali dan data suspek yang didapatkan telah melandai, bahkan menurun.

Selaras dengan Indonesia, dr. Syahril juga menjelaskan lebih lanjut bahwa tren kasus Monkeypox di seluruh dunia juga cenderung melandai. Hal ini ditunjukkan dengan data per 28 September 2022 yang menunjukkan estimasi kasus konfirmasi Monkeypox mencapai 67.539 kasus dengan total kematian 27 orang tersebar di 105 negara.

Meski demikian, pemerintah mengajak masyarakat indonesia untuk tetap berkomitmen dalam menerapkan protokol kesehatan saat berada di dalam rumah maupun di ruang publik. Hal ini dilakukan guna meminimalisir adanya potensi penyebaran cacar monyet ditengah masyarakat Indonesia.

Dalam keterangannya, dr. Maxi Rein Rondonuwu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI menyatakan bahwa saat ini berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terjadi adanya peningkatan yang cukup signifikan prevalensi penyakit tidak menular di indonesia.

Kondisi diatas, tentunya akan membuat peningkatan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Terlebih saat ini tercatat bahwa lima penyebab kematian terbanyak di Indonesia didominasi oleh penyakit tidak menular.

Lebih lanjut dr Maxi juga menjelaskan bahwa  berat badan berlebih dan obesitas pada anak muda yang meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Sehingga dengan demikian, pemerintah berharap masyarakat dapat sadar dan menjaga kesehatan tubuh dengan mengurangi jumlah konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang berlebih dan berfokus untuk memperhatikan asupan makan sesuai dengan isi piringku.

Tetap jaga asupan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) sesuai dengan rekomendasi maksimum, yaitu gula sebanyak 50 gram per hari (4 sdm), garam sebanyak 2 gram (sdt), dan lemak sebanyak 67 gram (5 sdm).

Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) tersebut turut menghadirkan beberapa instansi kesehatan seperti Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktur RSUP Fatmawati, Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) serta dihadiri secara daring oleh Menteri Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, organisasi profesi PERSI dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pada sambutannya, Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan RI menyatakan bahwa prioritas dalam pelayanan kesehatan adalah keselamatan pasien, sehingga dengan demikian hal tersebut harus dijadikan acuan utama para petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan berusaha untuk mencegah terjadinya cedera dan insiden pada pasien.

Lebih lanjut, Menteri kesehatan mengingatkan kepada tenaga kesehatan khususnya tenaga farmasi untuk dapat membudayakan 3 slogan WPSD 2022, yaitu:

1. Know : yakni pahami obat dan efek sampingnya.

2. Check :  apakah pemberian obat sudah sesuai dengan 5 benar yaitu benar identitas pasien, benar nama obat, benar cara pemberian obat, benar dosisnya dan waktu pemberian obat.

3. Ask : tenaga kesehatan bertanya kepada pasien untuk memastikan pasien memahami penjelasan dan pengobatan yang diberikan, selain itu pasien juga bisa bertanya kepada tenaga kesehatan mengenai detail dari pengobatan yang akan diterima.

Dengan menerapkan sloan tersebut, diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak baik tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, keluarga, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, untuk menunjukkan komitmen menempatkan kesehatan dan keselamatan pasien sebagai prioritas.

Namun demikian, ancaman yang berasal dari sifat alamiah virus masih dapat terus terjadi, sehingga perilaku adaptif dengan menerapkan protokol kesehatan dan melengkapi vaksinasi di tengah masyarakat harus terus dilaksanakan.

Dalam keterangannya, Prof.Dr.dr. Iris Rengganis, SpPD, K-AI selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia mengungkapkan bahwa vaksinasi harus segera dilengkapi mulai dari vaksin dosis pertama, kedua, hingga booster.

Tidak hanya itu, penerapan protokol kesehatan (prokes) seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas harus terus dilakukan sebagai upaya meminimalisir kesakitan, hospitalisasi, hingga kematian yang diakibatkan oleh Covid-19.

Lebih lanjut, Prof. Iris juga menegaskan bahwa memakai masker masih tetap relevan, dan tak bisa ditawar-tawar, karena masih menjadi pelindung nomor satu, di samping vaksinasi. Sehingga meskipun seseorang pernah terpapar Covid-19, mereka masih memiliki potensi yang sama untuk dapat tertular kembali.

Sebagai penutup, Prof. Iris memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terburu-buru dengan menganggap Indonesia telah memasuki endemi, padahal pada kenyataannya, kita masih berada di masa pandemi, sehingga kombinasi vaksin dan masker masih harus terus dijalankan dengan sempurna

Melihat kondisi tersebut, maka Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan RI meminta kepada seluruh jajaran kesehatan untuk memprioritaskan pencarian penderita TBC di tengah masyarakat Indonesia.

Pada pelaksanaan, pemerintah memberikan target sebanyak 90% dari jumlah diatas dapat terdeteksi berdasarkan nama dan alamat di tahun 2024. Menurut strateginya, pemerintah sudah membuat protokol yang baru, kerja sama dengan berbagai asosiasi dan organisasi profesi. Termasuk juga mendorong dana Global Fund agar pendeteksian ini dapat terealisasi lebih cepat.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan melaksanakan pilot project genome sequencing mobile yang saat ini sudah tersedia genome sequencing baru yang memiliki ukuran sebesar handphone untuk mendeteksi varian bakteri dengan cepat, sehingga pasien bisa segera mendapatkan penanganan dan diberi obat yang tepat.

Sebagai penutup, pemerintah berkomitmen untuk mencapai eliminasi TB pada tahun 2030 dengan target insiden rate 65/100.000 penduduk dengan angka kematian 6/100.000 penduduk.

Menurutnya, gangguan hormon tiroid dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan terutama pada saraf otak anak, sehingga mengakibatkan  anak tidak akan tumbuh optimal, cenderung pendek dan berat badan kurang. Tidak sampai disitu, apabila penemuan kasus, penanganan dan pengobatan akan menyebabkan anak mengalami kecacatan maupun keterbelakangan mental.

sebaliknya, Apabila anak-anak memiliki hormon tiroid yang normal, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan berlangsung dengan baik dan optimal, selain itu Tinggi badan dan berat badannya akan cukup, serta memiliki kecerdasan yang bagus

Untuk mengatasi berbagai kemungkinan tersebut, dr. Dante mengingatkan pentingnya melakukan skrining Hipotiroid Kongenital sesegera mungkin agar pemberian pengobatan pada anak bisa segera diberikan.

Dalam penutupannya, dr. Dante juga menyatakan bahwa Kementerian kesehatan akan melakukan berbagai upaya seperti membuat materi edukasi, melakukan sosialisasi, pelatihan dan menyiapkan anggaran pelaksanaan skrining. Selain itu, Kementerian kesehatan juga akan menambah 7 laboratorium pemeriksaan SHK yaitu RSUP Karyadi Semarang, RSUP Adam Malik Medan, RSUP Dr M Djamil Padang, RSUP M Hoesin Palembang, RSUP Prof Dr IG Ngoerah Denpasar, RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar dan RSUP Dr R.D Kandouw Manado.yang akan dilakukan secara bertahap.

Alasan dari keterangan diatas adalah bahwa jumlah korban atau angka kematian akibat AMR yang cukup tinggi, hingga mencapai 1,2 Juta angka kematian. Merespon laporan tersebut, Indonesia berusaha untuk menginisiasi pembahasan aturan penggunaan antibiotika dalam side event AMR. Hal ini juga dilakukan karena Indonesia menjadi salah satu negara beriklim tropis yang memiliki angka infeksi yang cukup tinggi.

Lebih lanjut dr. Dante juga menjelaskan bahwa resistensi antibiotik akibat mikroba ini terjadi karena adanya penggunaan protokol pengobatan yang sembarangan, sehingga menyebabkan infeksi pada tubuh pasien bertambah parah dan inilah yang menjadi penyebab kematian yang tinggi.

Sebagai penutup, dr. Dante memberikan inisiatif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana akibat AMR ini dengan pembentukan inisiatif sains berbasis genom biomedis pada pengobatan yang bersifat presisi, sehingga dengan demikian, untuk kedepannya pemerintah diharapkan dapat mempercepat upaya penanggulangan AMR terutama di Indonesia.

Dalam keterangannya, dr. Mohammad Syahril mengungkapkan bahwa saat ini pasien terkonfirmasi monkeypox berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan tidak mengalami sakit berat. Selain itu juga pada kulit pasien ditemukan ruam-ruam yang berada di muka, telapak tangan dan juga kaki.

Dengan kondisi demikian, pasien dinyatakan tidak perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun cukup untuk melakukan isolasi mandiri.

Lebih lanjut dr. Mohammad Syahril juga menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia diharapkan tidak panik dengan adanya temuan tersebut. Hal ini dikarenakan, daya tular dan fatalitas cacar monyet sangat rendah apabila kita bandingkan dengan daya tular serta fatalitas dari Covid-19.

Namun demikian, masyarakat diharapkan tetap dapat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan berbagai langkah pencegahan Monkeypox, serta bersegera dalam melakukan isolasi mandiri dan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat melalui fitur telemedicine apabila mengalami gejala monkeypox, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat.

Dalam penerapannya, Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 meminta kepada seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati untuk bekerjasama dalam menggalakkan pengawasan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan terutama saat berada di tempat umum.

Dalam keterangannya kepada pers, Prof. Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satgas Covid-19 juga menyebutkan perlu ada penyesuaian strategi vaksinasi Covid-19 yaitu dengan mempercepat pemerataan cakupan vaksinasi dosis terlengkap agar mencapai kekebalan secara optimal.

Sehingga dengan demikian, setiap individu tidak hanya memiliki tugas untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 dosis primer maupun booster, namun juga ikut memastikan masyarakat di sekitarnya agar terciptanya kekebalan secara kolektif dan bukan individu.

Tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat, serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, untuk meminimalisir paparan Covid-19.

Segera lakukan isolasi mandiri dan pemeriksaaan ke fasilitas kesehatan terdekat melalui fitur telemedicine apabila mengalami gejala Covid-19 seperti demam tinggi, kehilangan penciuman, hingga nyeri dada, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dan sesuai dengan protokol penanganan pasien Covid-19

Srikandi adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Penggunaan aplikasi Srikandi sebagai kearsipan berbasis elektronik ini  adalah bentuk implementasi yang sejalan dengan pilar ke-6 dari transformasi kesehatan yaitu transformasi teknologi kesehatan.

Prosesi pencanangan aplikasi Srikandi tersebut dilakukan di gedung Kemenkes yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sekretaris Utama Arsip Nasional RI (ANRI) Rini Agustiani, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Andi Rahadian, dan Direktur Kearsipan Pusat ANRI Imam Mulyantono.

Dengan adanya program Srikandi tersebut, diharapkan dapat mempermudah proses serta dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam kearsipan, sehingga kualitas arsip dapat tetap autentik, utuh, dan terpercaya,